Layanan Cyber Intelligence yang menganalisis harta kekayaan pejabat publik Indonesia dari data LHKPN. Grafik pertumbuhan, sumber kekayaan, dan deteksi kejanggalan.
💰 Pejabat X — Kekayaan per Tahun (LHKPN)
Rp 50M │ ╭──● 2024
│ ╭─────╯
Rp 40M │ ╭─────╯
│ ╭─────╯
Rp 30M │ ╭─────╯
│ ╭─────╯
Rp 20M │╭─────╯
│╯
Rp 10M │●
│ 2015
└──────────────────────────────────────
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
📊 Sumber Kekayaan (2024):
██████████████░░░░░░ Tanah/Bangunan 68%
████░░░░░░░░░░░░░░░░ Deposito/Tabungan 18%
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Saham 8%
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Kendaraan 4%
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Lainnya 2%
⚠️ PERINGATAN: Kenaikan 400% dengan gaji Rp 180 Juta/tahun
⚠️ Sumber utama: tanah yang dibeli 2019-2022
Nama disamarkan di contoh. Laporan asli menyertakan nama lengkap, jabatan, dan referensi LHKPN resmi.
Tau track record kekayaan calon pemimpin Anda. Pilih berdasarkan data, bukan janji.
Data kekayaan pejabat yang sudah dianalisis, siap untuk berita investigasi.
Dorong transparansi dengan bukti. Kawal kekayaan pejabat publik secara sistematis.
Bukti kejanggalan harta yang bisa digunakan dalam proses hukum dan pelaporan.
Semua data bersumber dari LHKPN yang dipublikasikan KPK, data perusahaan publik, dan sumber terbuka lainnya. Layanan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas jabatan publik. Tidak ada data rahasia atau pribadi yang digunakan.